BAndar Lampung – Anggota Pansus Tata Niaga Singkong DPRD Lampung, Fauzi Heri mensinyalir dugaan manipulasi impor tapioka yang bisa merugikan petani dan industri dalam negeri. Fauzi Heri mensinyalir adanya kemungkinan importir memainkan kode HS (Harmonized System) untuk menghindari tarif tinggi.
“Selain itu, politik dumping yang dilakukan negara asal dapat menyebabkan tapioka impor dibeli dengan harga rendah, sehingga perlu kajian mendalam tentang impor tapioka untuk melindungi harga singkong petani lokal,” katanya pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan perwakilan pabrik tapioka di Bandarlampung, pada Selasa (11/3/2025).
Fauzi mengatakan, HS Code 1108.14.00 untuk tepung tapioka bisa saja dimanipulasi menjadi kode lain dengan tarif lebih rendah. Selain itu, bisa juga karena adanya politik dumping.
“Jika ini benar terjadi, maka kita harus mengusulkan Bea Masuk Antidumping agar harga singkong petani tidak jatuh akibat persaingan tidak sehat dengan tapioka impor,” katanya.
Menueut Fauzi Heri, jika impor tapioka terus meningkat secara drastis dan mengancam industri dalam negeri, Pansus dapat merekomendasikan penerapan tindakan pengamanan perdagangan (safeguard) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 34 Tahun 2011.
“Kita bisa mengusulkan bea masuk tinggi atau tarif barrier serta menetapkan berapa kuota impor tapioka setiap tahun. Namun, kebijakan ini harus dikaji dengan cermat karena negara-negara ASEAN memiliki perjanjian pasar bebas dengan tarif bea masuk nol,” kata dia.
Sementara itu, Ketua Pansus Tata Niaga Singkong DPRD Lampung, Mikdar Ilyas, meminta pabrik tapioka di tujuh kabupaten untuk tetap melayani pembelian singkong petani.
“Kebijakan buka-tutup pabrik yang menyebabkan antrean panjang truk pengangkut singkong hingga berhari-hari, merugikan petani karena kualitas singkong menurun. Jangan seperti sekarang ini, perusahaan buka-tutup, sehingga petani harus menunggu tiga hari baru bisa bongkar muatan. Kualitas singkong turun, harga ikut merosot. Jika perlu, pabrik buka 24 jam, apalagi sebentar lagi Idul Fitri, petani butuh uang untuk lebaran,” ujarnya.
